Soroti Aksi Unras Terhadap Pemerintah, Fatmawati: MBG Program Bagus, Tindak Tegas Oknum yang Manfaatkan Untuk Kepentingan Pribadi

Wakil Ketua DPRD Jember Fatmawati (Pegang Mic) Bersama Anggota Dewan Lainnya Saat Temui Ratusan Mahasiswa Unras.

JATIM – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember, mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Jember, Fatmawati. Politikus Partai NasDem tersebut menilai demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Fatmawati, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan menjadikan aspirasi yang muncul sebagai bahan evaluasi terhadap sejumlah program nasional yang tengah berjalan.

“Saya melihat aksi mahasiswa ini sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Mereka menyampaikan kegelisahan dan kritik yang menurut mereka perlu mendapat perhatian pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dihargai,” ujarnya.

Meski demikian, Fatmawati secara khusus menyoroti tuntutan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat tidak hanya bagi penerima program, tetapi juga bagi sektor ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

“Kalau berbicara tentang MBG, saya melihat program ini memiliki dampak yang sangat positif. Bukan hanya soal pemenuhan gizi bagi anak-anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang nyata di masyarakat,” katanya.

Fatmawati menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pemantauan dan investigasi langsung di lapangan, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG banyak dipasok oleh pelaku UMKM, petani, hingga peternak lokal. Kondisi tersebut dinilai mampu membuka pasar baru sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan peternakan.

“Yang saya temukan di lapangan, bahan-bahan makanan untuk MBG dibeli langsung dari masyarakat. Ada kerja sama dengan UMKM, petani, dan peternak setempat. Ini membuat roda ekonomi bergerak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bawah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan program MBG juga berpotensi menjadi instrumen untuk menjaga harga komoditas pertanian agar tetap stabil. Dengan adanya kebutuhan bahan baku yang rutin dan berkelanjutan, hasil panen petani memiliki kepastian pasar.

“Harapan saya, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi. Program ini juga menjadi penggerak ekonomi mikro di level bawah. Begitu juga bagi peternak ayam petelur maupun peternak ayam potong yang selama ini membutuhkan kepastian pasar,” jelasnya.

Namun demikian, Fatmawati tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Sejumlah kasus dugaan penyimpangan anggaran, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga insiden keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kalau ada penyimpangan, jika ada kualitas makanan yang tidak sesuai standar, bahkan sampai menyebabkan keracunan, tentu itu tidak boleh ditoleransi. Yang salah bukan programnya, tetapi oknum yang menjalankan program tersebut,” tegasnya.

Ia menilai pengawasan terhadap pengelolaan anggaran MBG harus diperkuat agar cita-cita pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.

“Kita semua harus mengawasi bersama. Yang perlu disoroti adalah bagaimana pengelolaan anggarannya, bagaimana kualitas pelaksanaannya, dan bagaimana akuntabilitasnya. Jangan sampai niat baik pemerintah tercoreng karena ulah segelintir oknum,” katanya.

Fatmawati juga meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.