BPBD Lumajang Siapkan Antisipasi Musim Kemarau 2026, Enam Kecamatan Jadi Prioritas Kekeringan

JATIM – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026. Berbagai upaya mitigasi dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) agar dampaknya tidak meluas ketika puncak musim kemarau tiba.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin menunggu masyarakat mengalami krisis air bersih atau kebakaran semakin meluas sebelum melakukan tindakan.

"Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama siap," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (8/7/2026).

Enam Kecamatan di Lumajang Masuk Daerah Rawan Kekeringan
Sebagai langkah awal, BPBD Lumajang melakukan asesmen lapangan, pemetaan wilayah rawan bencana, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, TNI, Polri, relawan, hingga organisasi perangkat daerah terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Hasil pemetaan menunjukkan terdapat enam kecamatan yang menjadi prioritas penanganan potensi kekeringan, yaitu:

• Kecamatan Gucialit
• Kecamatan Ranuyoso
• Kecamatan Padang
• Kecamatan Klakah
• Kecamatan Kedungjajang
• Kecamatan Senduro

Dari enam kecamatan tersebut, BPBD mengidentifikasi 19 desa yang berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya.

Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan riil masyarakat sekaligus menyusun strategi distribusi bantuan air bersih secara tepat sasaran.

Kecamatan Gucialit Jadi Perhatian Utama
Menurut Isnugroho, Kecamatan Gucialit menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena dalam beberapa musim kemarau sebelumnya menjadi daerah dengan permintaan distribusi air bersih tertinggi.

Oleh sebab itu, BPBD terus memperbarui data lapangan agar penanganan yang dilakukan nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

BPBD Verifikasi Sumber Air Alternatif
Selain memetakan wilayah rawan kekeringan, BPBD juga melakukan pengecekan terhadap ketersediaan sumber air di sejumlah desa.

Beberapa wilayah kini telah memiliki sumber air alternatif seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur bor, maupun mata air yang masih mampu memenuhi kebutuhan warga.

Pembaruan data tersebut diharapkan membuat distribusi bantuan air bersih lebih efektif apabila kondisi darurat benar-benar terjadi.

Armada Tangki Air Disiapkan Hadapi Kekeringan
BPBD Kabupaten Lumajang juga telah menyiapkan berbagai sumber daya pendukung, termasuk armada truk tangki air yang akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat terdampak.

Namun, pelaksanaan distribusi masih menunggu kelengkapan administrasi dan dasar hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Waspadai Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan
Tidak hanya fokus pada ancaman kekeringan, BPBD juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Pemantauan dilakukan melalui data titik panas (hotspot) dari satelit yang kemudian diverifikasi dengan laporan masyarakat, relawan, maupun aparat di lapangan. Sistem deteksi dini tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

BPBD Ajak Masyarakat Ikut Berperan
BPBD mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mengurangi risiko bencana selama musim kemarau. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain:

• Menggunakan air secara hemat dan bijaksana.
• Tidak membuka lahan dengan cara membakar.
• Tidak membakar sampah tanpa pengawasan.
• Segera melaporkan apabila menemukan titik api atau tanda-tanda kekeringan kepada pemerintah desa,
• Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun BPBD.
• Isnugroho menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana bukan diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan dari keberhasilan mencegah dampak bencana sejak awal.

"Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak air yang kami distribusikan atau berapa banyak kebakaran yang kami padamkan. Keberhasilan adalah ketika masyarakat tetap memperoleh air bersih, tidak terjadi kebakaran akibat kelalaian, dan musim kemarau dapat dilalui dengan aman. Itulah tujuan utama dari seluruh upaya mitigasi yang kami lakukan," tegasnya.

Melalui berbagai langkah mitigasi yang telah dipersiapkan sejak dini, BPBD Kabupaten Lumajang berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat menghadapi musim kemarau 2026 dengan lebih siap. Dengan kolaborasi semua pihak, risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.