Soroti Banjir Jember, Wagub Emil Dardak Paparkan Strategi Aeroseeding dan Pemberdayaan Ekonomi Warga

Emil dardak

JATIM - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember dalam beberapa waktu terakhir, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa dilepaskan dari kondisi kawasan hulu yang didominasi daerah perbukitan dan pegunungan, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dari aspek ekologi hingga pemberdayaan masyarakat.

Dikonfirmasi usai menjadi pemateri dalam acara Kajian Ramadhan 1447 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, yang digelar di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Sabtu (21/2/2026) petang.

Emil menyampaikan, secara kronologis banjir yang terjadi dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan hulu, sementara daya serap tanah di sejumlah titik mengalami penurunan akibat berkurangnya tutupan vegetasi. 

Air hujan yang seharusnya tertahan oleh akar pepohonan akhirnya mengalir deras ke wilayah hilir dan memicu luapan sungai serta genangan di permukiman warga. Kondisi ini, menurutnya, menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan pegunungan.

emil dardak

“Kita tahu kalau daerah yang konturnya pegunungan itu harus kita jaga. Ada teknologi namanya aeroseeding,” ujar Emil saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember.

Ia menjelaskan, aeroseeding merupakan teknologi untuk mempercepat penebaran benih di kawasan perbukitan agar tutupan hijau tetap terjaga. Dengan cara ini, benih ditebar dari udara sehingga menjangkau area yang sulit diakses, dengan harapan pohon-pohon yang tumbuh nantinya mampu memperkuat struktur tanah dan menjaga kesinambungan ekologi.

Namun demikian, Emil menekankan bahwa aeroseeding bukan satu-satunya solusi. Ia menyebut persoalan ekologi di Jawa Timur sangat kompleks dan memerlukan pendekatan holistik. 

“Itu hanya satu saja dari berbagai permasalahan dan solusi terhadap permasalahan ekologi di Jawa Timur. Kata kuncinya sederhana, ekoteologi, kesadaran masyarakat juga,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa upaya penghijauan akan sia-sia apabila tidak disertai kesadaran kolektif warga. Menurutnya, masih ditemukan kasus benih atau tanaman muda yang dicabut sebelum tumbuh besar. 

“Kita sebar benihnya, terus kalau benihnya kemudian dicabut oleh masyarakat sendiri, pohon yang masih balita, masih kecil-kecil, dicabut, tidak akan pernah besar,” tegasnya.

Karena itu, Pemprov Jatim juga mendorong dua langkah tambahan. Pertama, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan agar kesejahteraan warga tetap terjaga tanpa harus merusak kawasan lindung. 

“Jangan sampai kita suruh hutan kita jaga, tapi masyarakat desa hutan sengsara. Tidak kita pikirkan penghidupannya. Jadi inilah yang kita coba, solusi yang holistik dan lengkap,” ujarnya.

Kedua, penataan tata ruang berbasis planologi yang jelas antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan planologi kehutanan. 

Emil menjelaskan, pembagian kewenangan ini penting agar pemanfaatan lahan sesuai peruntukan dan tetap menjaga kelestarian daerah aliran sungai (DAS). 

Ia mencontohkan sejumlah kawasan strategis di Jawa Timur seperti kawasan Argopuro, Ijen, perbatasan Jember-Banyuwangi di wilayah Sidomulyo yang dikenal dengan komoditas kopi, hingga lingkar Bromo, Arjuno, dan Wilis yang seluruhnya membutuhkan perhatian terhadap tata ruang dan ekologi.

Menurut Emil, dalam konteks kehutanan, sebagian wilayah ditetapkan dan diatur langsung oleh Direktorat Jenderal di Kementerian Kehutanan, termasuk terkait jenis tanaman yang boleh dibudidayakan. 

Lebih lanjut ia juga menyinggung polemik publik mengenai penanaman jenis tertentu seperti pinus, yang dinilai perlu dikaji melalui strategi planologi yang matang. 

“Tutupan lahan, mana yang boleh diberdayakan untuk swasembada pangan, untuk jenis tanaman lain, itu diatur oleh para pakar pertanian dan kehutanan,” jelasnya.

Pemprov Jatim berharap, melalui kombinasi teknologi aeroseeding, penataan ruang yang disiplin, serta pemberdayaan ekonomi warga desa hutan, risiko banjir di wilayah seperti Jember dapat ditekan secara bertahap. 

Emil menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan normalisasi sungai di hilir.

"Tetapi harus dimulai dari menjaga ekosistem di hulu agar keseimbangan alam tetap terpelihara dan masyarakat terlindungi dari bencana berulang," ucap pria yang juga mantan Bupati Trenggalek itu.