Perbaikan Layanan Kesehatan Jadi Bukti Satu Tahun Kerja Bupati Jember Muhammad Fawait

JATIM  - Genap satu tahun memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, Bupati Jember Muhammad Fawait menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pemerintahannya. 

Sejak dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Fawait langsung dihadapkan pada ancaman krisis layanan kesehatan akibat utang pemerintah daerah dan kondisi rumah sakit yang nyaris kolaps.

Fawait mengungkapkan bahwa pada awal masa jabatannya, Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggungan utang sebesar Rp 214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah, termasuk Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. 

“Ketika dilantik, hanya hitungan minggu pada waktu itu rumah sakit kita bisa kolaps,” ujar Fawait saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026).

Kronologi krisis itu bermula dari laporan internal yang diterimanya sesaat setelah serah terima jabatan. Ia mendapat informasi bahwa stok oksigen di rumah sakit hanya tersedia untuk tujuh hingga 15 hari. 

Selain itu, muncul ancaman penghentian suplai obat dan kebutuhan medis lainnya akibat keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut menempatkan Pemkab Jember dalam posisi sulit, karena di satu sisi rumah sakit terancam lumpuh, sementara di sisi lain mayoritas masyarakat membutuhkan layanan kesehatan gratis.

“Kondisi rumah sakit hampir kolaps, tapi di satu sisi rakyat kami banyak yang miskin dan membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dan baik. Ini menjadi sebuah dilema,” kata Fawait.

Situasi tersebut, menurutnya, mengingatkan pada masa kecilnya di desa. Ia mengaku pernah menyaksikan tetangga yang sakit namun tidak mendapat perawatan layak karena keterbatasan biaya. Pesan ibunya kala itupun terus terngiang.

“Kalau ada orang Jember sakit enggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang dosa bupati. Kalau ada ibu melahirkan tidak di tempat semestinya karena biaya, yang dosa bupati,” tuturnya menirukan ucapan yang disampaikan Ibunya.

Menghadapi ancaman krisis, Fawait segera mengundang sejumlah ahli di bidang hukum, kesehatan, dan ekonomi untuk merumuskan solusi. 

Ia menyebut timnya bekerja siang malam untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa mengorbankan tenaga kesehatan maupun keberlangsungan rumah sakit.

Langkah pertama yang diambil adalah melakukan efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan pemerintah pusat. 

Sejumlah belanja yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat dipangkas, termasuk rencana pengadaan mobil dinas bupati. Anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat pembiayaan jaminan kesehatan daerah guna mengejar predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Skema UHC Prioritas memungkinkan warga memperoleh layanan kesehatan gratis cukup dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga, tanpa harus mengurus administrasi keaktifan kepesertaan secara mandiri di BPJS Kesehatan.