500 Mahasiswa Gelar Aksi #IndonesiaCemas di DPRD Jember, Soroti MBG, Koperasi Merah Putih hingga Kelangkaan Pertalite

Tercatat 500an Mahasiswa Unras di Bundaran DPRD Jember.

JATIM - Tercatat 500an mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026) sore. 

Mereka turun ke jalan membawa tagar #IndonesiaCemas sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas.

Aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember. Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan serta kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional yang tengah menjadi perhatian publik.

Setibanya di depan gedung DPRD Jember, massa aksi langsung menggelar orasi secara bergantian dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Pengawalan aparat kepolisian tampak dilakukan untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib.

Koordinator Lapangan Aksi dari Cipayung Plus, Alfin Maulana, mengatakan gerakan tersebut merupakan gabungan dari BEM se-Jember bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Kabupaten Jember, meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI.

“Gerakan ini datang dari kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jember bersama Cipayung Kabupaten Jember yang meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI. Ada empat ikatan Cipayung yang terlibat dalam aksi hari ini,” ujar Alfin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan disela aksi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan bahan bakar minyak (BBM), khususnya kenaikan harga BBM non-subsidi dan kelangkaan Pertalite yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami menyoal harga BBM yang mulai melonjak dan Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Akhirnya masyarakat mau tidak mau beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal,” kata Alfin.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mahasiswa meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat bawah dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Kami menuntut pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan kalangan atas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di tingkat bawah,” tegasnya.

Tak hanya isu ekonomi dan program pemerintah, mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan negara. Massa menyoroti Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang semakin luas bagi aparat keamanan untuk masuk ke ranah sipil.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap DPRD Jember dapat meneruskan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut hingga memperoleh respons yang jelas.

“Harapan kami DPRD Jember bisa melanjutkan tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Kami akan tetap mengawal sampai ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami siap datang kembali dengan gerakan-gerakan berikutnya,” pungkas Alfin.

Dalam aksi tersebut, 500an mahasiswa juga membakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Saat berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga pukul 15.44 WIB. Mereka mendesak seluruh anggota DPRD Jember untuk hadir dan menemui ratusan mahasiswa. 

Bertujuan untuk menyampaikan pesan langsung dan bentuk protes kepada seluruh anggota DPRD Jember di tempat terbuka.