Warga Jatim Protes Surat Edaran Khofifah Soal Pembatasan Sound Horeg

JATIM – Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang membatasi penggunaan sound system dengan subwoofer besar atau sound horeg maksimal 80 desibel menuai beragam reaksi. Sebagian warga, khususnya pecinta sound horeg, menyampaikan protes karena menganggap aturan tersebut menggerus tradisi hiburan masyarakat.

Di sejumlah wilayah pedesaan Jawa Timur, sound horeg sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai hajatan, mulai dari pesta pernikahan, sedekah bumi, hingga perayaan hari besar. Dentuman musik dangdut yang menggelegar dianggap sebagai simbol kemeriahan dan daya tarik acara.

“Sound horeg itu bukan cuma soal musik, tapi sudah jadi budaya hiburan masyarakat Jatim. Kalau dibatasi 80 desibel, feel-nya hilang,” kata Ponang Adji Handoko, warga Surabaya sekaligus penggemar sound horeg, Selasa (12/8/2025).

Ponang mengaku memahami alasan pemerintah terkait ketertiban dan kenyamanan lingkungan, namun ia berharap ada dialog lebih dulu sebelum kebijakan diberlakukan. “Kami tidak menolak aturan, tapi perlu ada solusi yang mempertahankan esensi hiburan tanpa mengganggu,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan, kebijakan ini dibuat untuk menjaga kenyamanan warga dan mencegah gangguan kesehatan akibat kebisingan berlebih. Ambang batas pendengaran yang aman bagi telinga manusia berkisar di angka 85 desibel untuk paparan jangka panjang. Sementara itu, sound horeg pada hajatan atau parade sering kali menembus intensitas 130–135 desibel, bahkan lebih.

Polemik pembatasan ini menandakan perlunya pendekatan yang mampu menyeimbangkan regulasi kesehatan dan ketertiban dengan pelestarian budaya lokal. Hingga kini, SE tersebut masih berlaku, sementara diskusi antara pemerintah, pelaku hiburan, dan masyarakat terus bergulir.