Pentingnya Literasi Digital untuk Tangkal Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial

Diskusi Publik Bertajuk 'Bahaya Disinformasi Influencer Bagi Persatuan Bangsa'/ist

JAKARTA – Maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial dinilai berpotensi merusak ruang publik digital serta mengancam persatuan bangsa. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Diskusi Publik bertajuk “Bahaya Disinformasi Influencer Bagi Persatuan Bangsa” yang digelar Barisan Waras Indonesia (BWI) di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Juru Bicara BWI, Muharram Yamlean, menegaskan konten menyesatkan yang disebarkan secara masif dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan kebencian, hingga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Masyarakat harus kritis, cerdas memilah informasi, dan tidak memberi ruang bagi disinformasi yang merusak fondasi kebangsaan,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengingatkan para influencer agar bijak dalam bersuara di media sosial.
“Gunakan kebijaksanaan. Jangan sembrono dalam komunikasi publik karena dampaknya bisa sangat besar,” tegasnya.

Praktisi hukum, Yamin Nasution, menambahkan bahwa nilai agama dan budaya perlu dijadikan pedoman dalam bermedia sosial. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan ditempatkan sebagai solusi kehidupan berbangsa,” katanya.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Digital, Siska Fitriah, menilai influencer bukan sekadar pembuat konten, melainkan figur publik yang memengaruhi pola pikir masyarakat. Karena itu, etika dan tanggung jawab menjadi kunci.

“Setiap unggahan harus diverifikasi, bernilai positif, dan tidak menyesatkan. Dengan begitu, influencer bisa menjadi agen perubahan yang memperkuat literasi digital dan menjaga harmoni sosial,” pungkasnya.