Pemkab Probolinggo Perkuat Persiapan PEKPPP 2026, Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi Setda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pendampingan kepada 24 kecamatan dan 5 kelurahan dalam menghadapi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang PRIC, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/6/2026), ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pelayanan Publik sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pendampingan tersebut, seluruh peserta mendapatkan pembekalan mengenai mekanisme pelaksanaan PEKPPP 2026, mulai dari pemahaman instrumen penilaian, pembuatan akun evaluasi, hingga tata cara pengisian data pada aplikasi evaluasi milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Selain materi teknis, tim Bagian Organisasi juga melakukan evaluasi kesiapan setiap kecamatan dan kelurahan melalui aplikasi evaluasi.menpan.go.id. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui layanan desk untuk memastikan seluruh dokumen penilaian dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo, Sholihin Hamid, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapan seluruh unit pelayanan publik dalam menghadapi proses evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat.

"Pendampingan ini kami lakukan agar seluruh penyelenggara pelayanan memahami instrumen PEKPPP serta mampu melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Persiapan yang baik akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Sholihin, PEKPPP bukan sekadar proses penilaian administrasi, tetapi juga menjadi tolok ukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Melalui evaluasi ini kita dapat mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kecamatan dan kelurahan harus terus melakukan inovasi, pembenahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama Pemkab Probolinggo dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

"Harapan kami pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo semakin cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Dengan pelayanan yang semakin baik, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo juga diharapkan terus meningkat setiap tahunnya," katanya.

Sholihin juga mengajak seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan menjadikan proses evaluasi sebagai momentum untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi.

"Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima. Karena itu, mari manfaatkan pendampingan ini sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang semakin profesional dan berkualitas," pungkasnya.

Melalui pendampingan PEKPPP 2026 ini, Pemkab Probolinggo berharap seluruh unit pelayanan mampu meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi pelayanan publik, serta memberikan pelayanan yang semakin prima bagi masyarakat.