Viral! Nenek di Sulsel Dicoret dari Penerima Bansos karena Diduga Terindikasi Judi Online

JATIM – Kasus mengejutkan datang dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Seorang nenek berusia 61 tahun mendadak dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) setelah namanya terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Nenek tersebut sebelumnya tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang juga memberinya akses terhadap BPJS Kesehatan gratis dan bantuan sembako dari pemerintah. Namun kini, semua hak tersebut dihentikan setelah rekening miliknya dilaporkan digunakan untuk transaksi judi online.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan viral di media sosial, memunculkan perdebatan luas mengenai ketatnya pengawasan dana bansos dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan 571 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

“Betul, kami mendapatkan data ada sejumlah rekening dari saudara-saudara kita penerima bantuan sosial yang ternyata terdeteksi juga melakukan aktivitas judi online,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia menambahkan, pemerintah kini memiliki Data Sosial Ekonomi Nasional (SEN) sebagai sistem tunggal untuk memantau dan menyinkronkan data penerima bantuan sosial secara real time. Sistem ini memungkinkan pemerintah mengawasi penggunaan dana bansos secara lebih ketat.

Pemerintah menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap penerima bansos yang terbukti menggunakan dana bantuan untuk berjudi online. “Dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bantuan sosialnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kami evaluasi,” tegas Prasetyo.

Jika terbukti terlibat, penerima bisa kehilangan status penerima bansos, seperti yang terjadi pada nenek di Takalar ini. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penggunaan dana bantuan di luar ketentuan dapat berujung pada sanksi tegas dari pemerintah.